Ramlan Nugraha
Ketua Departemen Kebijakan Publik
KAMMI Wilayah Jawa Barat Periode 2008-2010
Pendahuluan
Berpijak pada perspektif peningkatan kualitas organisasi, isu hangat yang mesti dibicarakan dalam merefleksikan perjalanan sebuah gerakan mahasiswa adalah menyangkut akuntabilitas (accountability) program kerjanya.
Mengutip pernyataannya Ackoff (1974), “Succesful problem solving requires finding the right solution to the right problem. We fail more often because we solve the wrong problem than because we get the wrong solution to the right problem. Pesan yang disampaikan sangat jelas, bahwa keberhasilan pemecahan suatu masalah memerlukan solusi yang tepat atas masalah yang tepat pula. Tapi terkadang, kegagalan pemecahan masalah seringkali disebabkan oleh kesalahan kita dalam merumuskan masalah daripada karena perumusan solusi yang salah.
Memasuki usianya yang ke-11 tahun, KAMMI dituntut untuk meningkatkan daya dobraknya dalam membangun kapasitas anggota dan profesionalitas organisasi. Komitmen atas hal ini tentu akan berpengaruh besar terhadap visi organisasi yang telah kita sepakati sebelumnya. Saya percaya untuk mencapai visi tersebut, masalah akuntabilitas program kerja organisasi menjadi hal sentral yang harus kita monitoring dan evaluasi secara intensif, terutama ketika kita berbicara tentang refleksi perjalanan KAMMI. Karena pada dasarnya, refleksi yang dilakukan adalah melihat kembali kerja-kerja yang telah dilakukan sehingga memiliki dampak (impact) positif bagi keberlangsungan organisasi kedepannya.
Akuntabilitas Program Kerja
Sejalan dengan berkembangnya aspek kuantitas dan kualitas organisasi, kita juga dihadapkan pada sebuah kondisi dimana organisasi mengalami penguatan nilai (value) dalam hal semangat kompetisi dan efisiensi.
Dengan dasar ini, maka perencanaan program kerja KAMMI baik pada tingkat nasional maupun komisariat semakin dituntut untuk lebih akuntabel (accountable). Pengertiannya, dampak program kerja KAMMI harus terukur secara jelas. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus bersifat strategis. Dalam struktur organisasi, adanya KAMMI Wilayah bisa dipandang sebagai salah satu strategi untuk lebih memantapkan peran monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja daerah-daerah yang menjadi wilayah koordinasinya.
Mengutip tulisannya Edi Suharto, Ph.D pakar development studies, secara konseptual parameter yang jelas dalam menentukan sebuah pekerjaan sosial itu strategis, kurang strategis atau tidak strategis adalah :
1. Faktor (factor)
Apakah program tersebut causally accountable ? Artinya, apakah program tersebut merupakan faktor penentu yang mampu mengatasi masalah publik yang menyangkut orang banyak (key factor to problem solving) ?
2. Dampak (impact)
Apakah program tersebut socially and economically profitable ? Apakah program tersebut bermanfaat atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan publik ?
3. Kecenderungan (trend)
Apakah program tersebut globally and nationally visible ? Apakah program tersebut bermanfaat atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan publik ?
4. Nilai (value)
Apakah program tersebut culturally acceptable ? Apakah program tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan harapan kultural yang berkembang pada masyarakat ?
Parameter di atas tentu akan sangat berguna, jika para stakeholders KAMMI dari tingkat nasional sampai komisariat menerapkan hal ini. Selain meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja yang dilakukan, dampak positif lainnya adalah dapat meningkatkan daya saing program kerja yang telah dibuat, menjadikan referensi semua pihak termasuk pemerintah karena dianggap sebagai program kerja yang strategis.
Yang harus diwaspadai adalah tindakan beberapa oknum organisasi atau kita menyebutnya para agitator –agitasi proposal- yang menjual program-program hanya untuk keuntungan materi dan popularitas semata. Saya yakin, benih-benih sepertinya ini dapat muncul tatkala proses monitoring dan evaluasi dalam organisasi tidak dijalankan dengan baik.
Evaluasi Akreditasi
Proses akuntabilitas sebuah program kerja pada dasarnya bisa terkontrol dengan baik apabila sistem akreditasi yang telah menjadi program wajib organisasi bisa dijalankan dengan lancar. Dalam form akreditasi tergambar dengan jelas bagaimana data-data dari sebuah KAMMI Daerah atau Komisariat dilaporkan secara berkala dengan validitas data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Data-data tersebut pada dasarnya bukan sekedar untuk memberikan grade tertentu saja, tetapi pada hakikatnya memberikan penilaian objektif terhadap organisasi dalam lingkup nasional terkait dengan kualitas pembuatan keputusan di seluruh daerah.
Proses akuntabilitas terhadap sebuah program kerja adalah termasuk bagian dari monitoring dan evaluasi (monev). Mengutip pendapatnya Owen dan Rogers (1999) bahwa ada 5 sasaran yang dapat dijadikan bahan monev, yaitu :
1. Program
Program adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu.
2. Kebijakan
Kebijakan adalah ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 1997 : 108).
3. Organisasi
Organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
4. Produk atau hasil
Produk adalah keluaran atau output yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan tertentu.
5. Individu
Individu adalah orang atau manusia yang ada dalam suatu organisasi atau masyarakat. Umumnya monev terhadap individu difokuskan kepada kemampuan atau performa yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan.
Penutup
Secara umum tulisan diatas menitikberatkan pada pertama, adanya harapan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam hal perumusan program kerja strategis yang lebih akuntabel. Dengan peningkatan ini diharapkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan organisasi akan lebih menohok pada inti permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga indikator keberhasilan pun dapat diraih.
Kedua, revitalisasi sistem organisasi yang selama ini kurang berjalan dalam tataran nasional. Titik tekannya pada wilayah evaluasi akreditasi yang pada hakikatnya bisa menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi yang efektif dalam melihat akuntabilitas program kerja sebuah KAMMI Daerah maupun Komisariat.
Wallahu alam bishshawab.
Bandung, 29 Maret 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Selamat Milad KAMMI
Salam perjuangan untuk rekan se-Nusantara.
